Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. TEMPO/ Zulkarnain
TEMPO Interaktif, Jakarta - Setelah banyak kritik muncul tentang peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI yang dibuat "serba SBY", kemarin publik di dunia maya kembali menyoroti penggunaan situs resmi http://www.presidenri.go.id yang dijadikan ajang promosi album Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam salah satu laman kepresidenan ini ditemukan iklan album Yudhoyono yang bertajuk Rinduku Padamu.
Di laman tersebut, yakni pada http://www.presidenri.go.id/rinduku-padamu/index.html, terdapat daftar lagu-lagu ciptaan Yudhoyono. Ada pula kalimat, "Dapatkan CD audionya di toko-toko audio CD terdekat di kota Anda." Inilah yang dianggap oleh banyak kalangan sebagai upaya memanfaatkan fasilitas resmi untuk urusan pribadi Presiden.
Pegiat dunia maya Enda Nasution menyayangkan apa yang ia nilai komersialisasi terhadap laman kepresidenan ini. "Sangat disesalkan jika itu dikomersialkan. Untuk kepentingan partai saja setahu saya tidak boleh," ujarnya kemarin.
Dia menjelaskan, semua laman dengan domain ".go.id" sebenarnya hanya boleh digunakan untuk kepentingan publik, bukan privat. "Kalau laman itu milik Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pribadi, tidak masalah. Tapi kalau menggunakan '.go.id', itu adalah milik institusi kepresidenan," kata Enda. "Sama saja seperti penggunaan kendaraan dinas atau rumah dinas untuk kepentingan pribadi."
Pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan di Istana Merdeka, Selasa lalu, lagu Mentari Bersinar ciptaan Yudhoyono juga dinyanyikan dengan iringan orkestra. Lagu ini dinyanyikan pada urutan ketiga, selain lagu-lagu perjuangan lainnya.
Pengamat telematika dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dari Fraksi Demokrat, Roy Suryo, mengatakan semua kritik itu akan diperhatikan oleh pengelola situs. "Jika banyak keberatan, akan menjadi bahan masukan bagi pengelola laman tersebut untuk diatur sebagaimana mestinya," ujarnya.
Ia menjelaskan, apa yang ada di situs kepresidenan itu merupakan penyalinan dari laman www.presidensby.info, yang dulu juga dikritik. Ketika itu banyak pengkritik menganggap tak sepatutnya Presiden memakai domain ".info", yang terkesan sebagai milik pribadi. Untuk konten situs ini kemudian dibuatkan domain tersendiri dengan menggunakan ".go.id".
sumber : http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2010/08/19/brk,20100819-272251,id.html
