Theo L Sambuaga Terpilih jadi Presiden Direktur Grup Lippo yang Baru

Theo L Sambuaga menjadi Presiden Direktur Lippo Group menggantikan Roy Edu Tirtadji. Pergantian ini sekaligus menandai ulang tahun ke-60 kelompok usaha Lippo Group yang didirikan oleh Dr Mochtar Riady tersebut.

Sebagai politisi senior, yang selama tujuh tahun ini juga menjadi komisaris di Lippo Group, Theo bertekad terus memperkuat bisnis yang dijalankan dalam pemberdayaan pencerahan masyarakat, sekaligus ingin membawa Lippo memimpin di bidang bisnis properti. 'Saya ingin Lippo Group tidak hanya berorientasi bisnis. Kami ingin berperan dalam pemberdayaan dan pencerahan masyarakat lewat bisnis yang dijalani,' katanya kepada pers di acara ulang tahun ke-60 Lippo Group di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu (22/9).

Ia ingin mengaplikasikan Lippo Group dengan visi membangun kemitraan dunia usaha dan negara yang pada akhirnya memberi kesejahteraan kepada rakyat banyak. 'Saya menerima kepercayaan dan tugas ini. Saya ingin menyumbang pengalaman saya selama ini di bidang publik dengan dukungan kerjasama dari seluruh manajemen dan unit-unit bisnisnya,' ujarnya.

Theo mengaku menjadi presdir tanpa harus melalui jalan sulit, padahal orang lain harus melakukan kampanye untuk itu. “Saya adalah presiden yang paling mudah meraih kekuasaan, jadi tak perlu kampanye untuk menjadi presiden seperti yang dilakukan oleh calon-calon presiden sebelumnya,' selorohnya.

Terkait posisi barunya ini Theo optimistis hal itu tidak akan mengganggu sepak terjangnya di politik. Ia sampai saat ini juga masih menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar.

Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) Lippo Group James Tjahaya Riady mengatakan pilihan atas figur Theo Sambuaga sudah sangat tepat. 'Dari 10 orang yang saya temui, 20 mengatakan bahwa dia [Theo Sambuaga] orang baik. Reputasinya tak diragukan lagi,' katanya.

Theo dilahirkan di Manado, 6 Juni 1949. Ia alumnus KSA IV Lemhanas dan meraih Master of International Public Policy) The Paul H Nitze School of Advanced International Studies (SAIS) Johns Hopkins University, Washington DC. Lama berkiprah dalam dunia bisnis dan politik. Gelar sarjana diraihnya dari FISIP Universitas Indonesia.

Dalam karier politiknya, Theo pernah menjadi Menteri Negara Pemukiman dan Prasarana Wilayah Indonesia pada era Kabinet Reformasi Pembangunan. Theo juga pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja pada Kabinet Pembangunan VII tahun 1998.


sumber : Jekethek.blogspot.com

Qory Minggat Karena Dimanfaatkan Ibunya Ikut Pilkada Aceh?

Permasalahan yang terjadi antara orang tua (keluarga) dari putri Indonesia Qory Sandioriva hingga kini masih belum selesai, dan seakan terlihat di publik semakin meruncing, masalah yang menjadi ranah keluarga ini akhirnya menjadi konsumsi publik terutama media, bahkan beberapa hari lalu sebuah media mengangkat judul “Nasib Qory sama dengan Cerita Manohara”. Dan kini ada kabar terbaru yang beredar yaitu hengkangnya Qory dari rumah karena akan dimanfaatkan oleh sang ibu yang akan dikabarkan bakal maju dalam Pilkada di Aceh.

“Masa anak mau dikorbankan untuk maju Pilkada, itu tidak mungkin. Saya belum pernah tanya ibu, itu isu datang darimana. Dan kalau seumpama itu benar, saya pikir seorang ibu tidak akan merusak hubungan rumah tangganya, tidak akan merusak hubungan silahturahmi antara ibu dan anak hanya gara-gara pencalonan,” kata Partahi Sihombing, pengacara Ny. Variawaty dalam kasusnya melawan Qory, saat ditemui di Cafe Teebox blok A Jakarta Selatan, Rabu (22/09).

“Karena saya menilai ibunya adalah ibu yang tahu benar bagaimana memposisikan diri sebagai seorang ibu menghargai dirinya juga. Sehingga kalau memang dia memposisikan anaknya pada sisi yang negatif untuk kepentingan dia, saya pikir tidak seperti itu. Apalagi hanya sebatas pilkada atau pencalonan,” imbuh Partahi.

Lantas apa benar kabar soal pencalonan Ny. Variawaty dalam Pilkada Aceh mendatang? “Saya belum tahu, karena saya belum diceritain sama ibunya. Kita bertemu sama klien saya dalam kapasitas dia memberikan kuasa untuk menyelesaikan permasalahan Qory,” tegasnya.

Furnitur Rumah Dinas Presiden Rp 42 M

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sering menyarankan berhemat, ternyata anggaran untuk furnitur di rumah dinasnya mencapai angka fantastis, Rp 42 miliar.

Uang negara sebanyak itu dipakai untuk membeli furnitur yang akan mengisi rumah jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tentu saja furnitur berkualitas mewah.

'Pembelian furnitur untuk ruang rumah jabatan akan dipenuhi furnirtur yang mewah. Tentu saja anggaran pembelian furnitur dan renovasi gedung Sekretariat Negara ini sangat boros,' kata Uchok Sky Khadafi dari LSM Fitra dalam rilisnya kepada Tribunnews.com, Rabu (22/9/2010).

'Anggaran ini fantastis dan mewah untuk kepentingan pencitraan dirinya dan juga untuk mempercantik istana yang ditempatinya,' papar Uchok. 'Ini jelas tidak sensitif terhadap kehidupan masyarakat miskin.'

Dikatakannya, seharusnya SBY melakukan rasionalisasi terhadap anggaran di atas. Jika tidak, SBY terang-terangan telah menghambur-hamburkan uang negara di depan kemelaratan rakyat. Fitra juga meminta Komisi II DPR RI berani merasionalisasi dengan melakukan pemangkasan anggaran.

'Jika ini dibiarkan, menunjukkan Presiden tidak konsisten dengan pernyataan-pernyataanya selama ini. Presiden SBY selalu mengajak Rakyat untuk berhemat, tapi justru presiden sendiri tidak pernah melakukan penghematan anggaran.' katanya lagi. (Yogi Gustaman)

Alokasi Anggaran Rumah Dinas Presiden Rp 203,8 miliar Pembelian baju presiden Rp 839 juta Renovasi Gedung Setneg Rp 60 miliar Road blocker Rp 49 miliar Pengamanan fisik dan nonfisik VVIP presiden Rp 52 miliar. Sumber: LSM Fitra

sumber : kompas.com