JAKARTA- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak diperuntukkan sebagai dana pembiayaan kartu ucapan Lebaran kepala derah.
Wakil Ketua KPK Haryono Umar menilai foto Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dalam kartu ucapan Lebaran mewakili pribadi bukan institusi pemerintahan.
"Mestinya bentuk kartu ucapan tersebut tidak menggunakan uang APBD sekira Rp1,5 miliar. Kalau menggunakan APBD jangan, karena itu menggunakan nama pribadi," katanya di Kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat, (27/8/2010)
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan dana sekira Rp1,5 miliar untuk mencetak dan mengirimkan kartu selamat lebaran. Kartu itu merupakan media silaturahmi.
Haryono menambahkan, pemberian kartu ucapan dengan foto pimpinan kepala daerah kurang etis digunakan. Alasannya, Gubernur mewakili istansi pemerintahan yang tidak mengharapkan keuntungan materil.
"Kalau memang pemberian kartu urusan pribadi, harusnya pakai uang pribadi saja. Gubernur kan suatu instansi, jadi tidak mungkin bicara tentang keuntungan kalau perusahaan tidak apa karena perusahaan mencari keuntungan," katanya
KPK belum menerima laporan dari masyarakat terkait indikasi terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara ini. "Kita belum tahu bentuknya bagaimana apakah uang pribadi atau APBD. Sampai saat ini belum ada laporan," pungkasnya.(ful)
sumber : http://news.okezone.com/read/2010/08/28/339/367530/kpk-soroti-kartu-lebaran-rp1-5-m-pemprov-jabar
